Proyek Infrastruktur adalah hal yang penting dan krusial. Pada tahun 2024, Indonesia memiliki 14 Proyek Strategis Nasional baru. Kabarnya, seluruh pembiayaan proyek akan dibiayai oleh swasta. Jadi, pastinya akan ada banyak perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi, manufaktur, dan sejenisnya terlibat dalam pembangunan proyek infrastruktur ini.

Proyek infrastruktur dalam skala nasional menjadi tantangan tersendiri untuk perusahaan, khususnya bagi tim legal perusahaan tersebut. Kenapa seperti itu? Yuk kita bahas.

Dalam proyek infrastruktur, banyak pihak yang terlibat dan masing-masingnya memiliki kepentingan. Oleh sebab itu, tim legal perusahaan harus cerdik dalam memastikan bahwa kepentingan perusahaan, khususnya hak dan kewajibannya, terakomodasi seluruhnya dalam tiap kontrak terkait konstruksi dan infrastruktur.

Misalnya, dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Tim legal harus dapat memastikan bahwa kontrak kerja tersebut sedikitnya harus memuat:

1. para pihak;
2. rumusan pekerjaan;
3. masa pertanggungan;
4. hak dan kewajiban yang setara;
5. penggunaan tenaga kerja konstruksi;
6. cara pembayaran;
7. wan prestasi;
8. penyelesaian perselisihan;
9. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi;
10. keadaan memaksa;
11. Kegagalan Bangunan;
12. Pelindungan pekerja;
13. Pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja;
14. aspek lingkungan;
15. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan
16. pilihan penyelesaian sengketa

Apabila tim legal miss dalam hal-hal krusial tersebut, perusahaan berpotensi mendapatkan kerugian materiil. Para pihak yang terlibat tersebut bukan hanya antara pemerintah dengan perusahaan, tapi juga pekerja yang akan mengerjakan proyek tersebut.

Selain itu, tim legal juga berperan penting untuk memastikan keamanan, keefisienan, dan kesesuaian realisasi proyek infrastruktur dengan standar dan kaidah yang berlaku melalui kesepakatan-kesepakatan yang dibuat.

Jadi, menjadi tim legal dalam proyek infrastruktur sangat jelas menantang. Hal tersebut juga menjadi alasan mengapa tim legal sangat penting dan krusial dalam proyek infrastruktur. Oleh karena itu, wajib bagi tim legal untuk menguasai hukum infrastruktur dan konstruksi secara fundamental dan komprehensif.

Ingin upgrade skill hukum seputar perusahaan serta aksi korporasinya dengan biaya terjangkau? Segera akses kelasnya di sini!

Dasar hukum:
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Penulis:
Ratu Ayu Haristy Almosuz, Legal Project Officer