1. Unsur pokok dalam kontrak pengadaan yang wajib diperhatikan
2. Variasi bentuk kontrak pengadaan sesuai kebutuhan proyek
3. Strategi teknis dalam mereview dan mengidentifikasi potensi risiko kontrak

1. Contract checklist berdasarkan klausul utama (ruang lingkup, jadwal, pembayaran, perubahan pekerjaan) dan software administrasi kontrak
2. Progress monitoring dengan daily report, shop drawing log, dan request for information (RFI)
3. Performance evaluation report yang mencatat keterlambatan, non-conformance report (NCR), dan bukti pelanggaran kontrak

1. Peran Legal sebagai governance partner dan mini-PMO dalam seluruh siklus pengadaan dan kontrak
2. Entry points Legal di procurement cycle meliputi compliance check regulasi saat perencanaan, fairness dan kepatuhan hukum saat tender, serta risk allocation dan dispute clause pada kontrak
3. Peran Legal dalam contract administration mencakup monitoring deliverables dan pembayaran, pengelolaan perubahan kontrak, serta penanganan klaim dan potensi sengketa sejak dini
4. Studi kasus penerapan Legal sebagai PMO, termasuk aktivasi penalti dan renegosiasi kontrak untuk mengatasi keterlambatan vendor

1. Risk register yang mengidentifikasi potensi risiko hukum dari klausul kontrak, termasuk time extension, liquidated damages, dan variation order
2. Claim management dengan dokumentasi teknis, termasuk site instruction, change order request, dan contemporaneous record
3. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui contract file, correspondence log, dan catatan perubahan pekerjaan
4. Identifikasi risiko utama dalam kontrak pengadaan dan cara mitigasinya
5. Strategi menghadapi keterlambatan, wanprestasi, atau perubahan kebutuhan dalam kontrak

1. Definisi mal-procurement serta risiko hukum yang timbul, termasuk potensi pidana, perdata, dan administrasi
2. Bentuk pelanggaran dan potensi korupsi dalam proses procurement, seperti suap, gratifikasi, konflik kepentingan, vendor collusion, mark-up, dan fictitious bidding
3. Mekanisme pencegahan melalui regulasi (UU Tipikor, Perpres 16/2018, aturan LKPP) dan peran legal dalam due diligence, audit trail, whistleblowing system, serta compliance monitoring
4. Studi kasus nyata mal-procurement di proyek publik dan pembelajaran praktik best practice governance untuk transparansi, fairness, dan compliance monitoring

1. Kerangka berpikir sistematis dalam menganalisis isu kontrak dan procurement yang kompleks
2. Teknik pengambilan keputusan cepat dan tepat saat menghadapi dispute, keterlambatan vendor, atau pelanggaran kontrak
3. Penggunaan tools praktis (misalnya risk matrix atau decision tree) untuk mengevaluasi opsi penyelesaian masalah