Post-Acquisition Activity : 3 Hal Kewajiban Pelaku Usaha Setelah Melakukan Akuisisi

10 Jan 2020

Post-Acquisition Activity : 3 Hal Kewajiban Pelaku Usaha Setelah Melakukan Akuisisi

Dalam dunia bisnis, kita sering mendengar istilah ‘akuisisi’ yang mana kebanyakan orang seringkali menyama-artikannya merger dan konsolidasi. Pengambilalihan perusahaan atau yang biasa disebut akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham dan/atau aset perusahaan. Dari adanya akuisisi tersebut mengakibatkan beralihnya pengendalian manajemen perusahaan maupun aset perusahaan yang diakuisisi. Praktek akuisisi biasa terjadi dalam dunia bisnis di Indonesia. Akuisisi biasanya dilakukan untuk motif ekonomi (mendapat keuntungan).

Meskipun praktek akuisisi dianggap lazim dikalangan pelaku usaha, namun terdapat berberapa kewajiban yang harus ditaati setelah melakukan akuisisi. Kewajiban tersebut timbul untuk mencegah adanya praktik akuisisi yang dilakukan untuk tujuan monopoli pasar dan menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Workshop Acquisition Master Class

Mengumumkan Hasil  Transaksi Akuisisi

Dalam pasal Undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas (UU PT) mensyaratkan bahwa, pertama kali yang harus dilakukan oleh pelaku usaha setelah melakukan transaksi akuisisi adalah mengumumkan hasil akuisisi dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih. Pengumuman tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya akuisisi secara yuridis (setelah mendapat pengesahan dari menteri). Pengumuman dimaksudkan agar pihak lain yang memiliki kepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan akuisisi pada perusahaan tersebut.

Wajib Melaporkan Transaksi Akuisisi Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Setelah melakukan pengumuman, pelaku usaha wajib melaporkan transaksi akuisisi tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akuisisi berlaku efektif secara yuridis. Proses ini biasanya dikenal dengan istilah “notifikasi”. Pada saat melakukan pelaporan, pelaku usaha yang melakukan akuisisi perlu mengisi formulir laporan serta melampirkan dokumen pendukung sebagimana disebutkan pasal 9 Peraturan KPPU No 3.Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan KPPU 3/2019), yang meliputi:

  1. Laporan keuangan 3 Tahun terakhir;
  2. skema struktur kelompok pelaku usaha;
  3. anggaran dasar perubahan;
  4. profil perusahaan sebelum dan setelah transaksi akuisisi;
  5. ringkasan transaksi yang memuat tanggal, nilai dan perjanjian-perjanjian terkait transaksi;
  6. rencana bisnis setelah transaksi; dan
  7. analisa dampak transaksi.

Tujuan dari dilampirkannya dokumen-dokumen diatas adalah sebagai dasar bagi KPPU untuk melakukan penilaian terhadap transaksi akuisisi yang telah dilakukan pelaku usaha.

Penanganan Projek Akuisisi Secara Komprehensif dan Menguntungkan

KPPU Melakukan Penilaian Atas Transaksi Akuisisi

Setelah Formulir notifikasi dan dokumen pendukungnya dinyatakan lengkap oleh KPPU, berdasarkan ketentuan Peraturan KPPU 3/2019 KPPU berwenang melakukan pemeriksaan atas transaksi akuisisi yang telah dilakukan. Penilaian ini terdiri dari tahap penilaian awal dan penilaian menyeluruh. Proses penilaian awal dilakukan untuk menganalisis apakah transaksi akuisisi berdampak terhadap persaingan usaha di industri dan/atau pasar. Apabila hasil penilaian awal menyatakan bahwa atas transaksi akuisisi yang dilakukan memiliki dampak terhadap persaingan usaha di industri dan/atau pasar, maka penilaian awal dilanjutkan ketahap penilaian menyeluruh. Pada saat proses pemeriksaan, pelaku usaha wajib memberikan dokumen tambahan yang dibutuhkan (apabila diminta).

Seluruh penilaian yang dilakukan KPPU tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa dari transaksi akuisisi yang telah dilakukan oleh pelaku usaha tidak menyebabkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat merugikan bagi perusahaan lain yang bergerak di sektor atau industri sejenis. Apabila pada saat proses penilaian ditemukan demikian, maka pelaku usaha yang terbukti melakukan akuisisi dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat