LP-Company Law Advance Class: OSS - RBA

Company Law Advance Class:
OSS-RBA

Designed for sharpening your skills from the experts!

Belajar dan praktik lebih banyak tentang OSS RBA / Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik secara mendalam, terstruktur, dengan metode interaktif dari para ahli.

Apa itu program Company Law Advance Class: OSS-RBA

Perizinan usaha merupakan hal yang sangat krusial bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan usaha saat ini semakin dipermudah dengan hadirnya OSS RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach). Dengan penerapan OSS RBA, maka perizinan berusaha akan diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Oleh karena itu, menjadi penting bagi para praktisi hukum, khususnya yang memfokuskan dirinya dalam bagian compliance, untuk dapat memahami dan menguasai dari implementasi OSS RBA ini bagi perusahaan. Dengan demikian, guna membantu meningkatkan pemahaman tentang OSS RBA ini kepada para praktisi hukum, maka ET-Asia menyelenggarakan Company Law Advance Class – OSS RBA.

Play Video

Kenapa Ikut Program Ini?

Business & Investment Development

Untuk mendorong perkembangan investasi dan bisnis di Indonesia, maka pemerintah menghadirkan layanan OSS RBA sebagai sistem untuk mengurus perizinan satu pintu. Namun, di lapangan masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pengusaha ataupun legal di perusahaan dalam mengoperasikannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman dalam pengoperasian OSS RBA.

In-Depth Knowlege & Understanding

Adanya rasa keingintahuan dari kalangan Business Owners dan Legal Professionals seperti Legal Staff, Legal Compliance, In-House Counsel, Legal Officer, dan Praktisi Hukum lainnya untuk dapat berdiskusi sekaligus mempertajam dan berdiskusi terkait dengan perizinan perusahaan di Indonesia ketika memasuki rezim OSS RBA, khususnya di beberapa industri penting seperti pertambangan, manufaktur, konstruksi, dan ketenagalistrikan.

Kenapa Belajar di ET-Asia?

Dihadiri oleh berbagai pembicara yang ahli di bidangnya, baik praktisi hukum profesional maupun perwakilan dari BKPM yang telah mempunyai pengalaman lebih dari 5 tahun kerja.

Menghadirkan materi terkait perizinan di Indonesia secara komprehensif, khususnya di beberapa sektor utama seperti pertambangan, konstruksi, manufaktur, dan ketenagalistrikan. Materi disajikan dari berbagai prinsip serta teori dasar, praktik dan berbagai materi tambahan yang dibutuhkan di era industri pertambangan saat ini.

ET-Asia akan memberikan tambahan wawasan bagi para peserta, berupa video interaktif yang dapat diakses mengenai berbagai materi fundamental yang harus dipahami. Materi yang akan dihadirkan meliputi sektor dasar-dasar hukum pertambangan.

Terdapat sesi konseling perizinan gratis yang dapat dinikmati oleh peserta guna meningkatkan kemudahan dalam mengoperasikan OSS RBA.

Fase Pelatihan

Selama 2 hari (full-day) offline, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait:

Kurikulum Pelatihan

Analisis Kebutuhan Perusahaan dalam Bidang Perizinan

Rabu, 26 Juli 2023 | 09.00 – 10.30 WIB

Bentuk Perizinan yang dibutuhkan Perusahaan Swasta, Firma/CV, PT, BUMN, BUMD
Analisis Kebutuhan Perizinan Perusahaan Holding terhadap Anak Perusahaannya
Pengalihan Perizinan yang dapat dilakukan Perusahaan

Strategi Penanganan Perizinan IMB/PBG dan PKKPR

Rabu, 26 Juli 2023 | 10.30 – 12.00 WIB

Strategi dalam Mendapatkan PPKR
Memahami Teknis Penanganan Perizinan dari Tingkatan Resiko
Memahami Alur dan Instansi yang berwenang mengenai Perizinan Dasar dalam konteks Teknis Lainnya
General overview tentang PKKPR (termasuk pembahasan jenis-jenis PKKPR)
Memahami Teknis Penanganan PKKPR sesuai dengan jenisnya
Memahami Alur dan Instansi yang berwenang terkait dengan penerbitan PKKPR

Perizinan Usaha Bidang Pertambangan

Rabu, 26 Juli 2023 | 13.00 – 14.30 WIB

Dasar Hukum Perizinan Industri Pertambangan
Overview terhadap Macam-Macam Perizinan dalam Industri Pertambangan
Overview tentang 3. Overview tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan Izin Pengangkutan dan Penjualan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), IUP untuk Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Batuan (IUP Batuan)
General overview alur permohonan berbagai macam perizinan dalam industri pertambangan
Strategi dalam mengajukan permohonan perizinan dalam industri pertambangan

Perizinan Usaha Bidang Konstruksi

Rabu, 26 Juli 2023 | 15.00 – 16.30 WIB

Legal basis peraturan yang berkaitan dengan izin jasa konstruksi
Perubahan terhadap IUJK (Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi untuk Kepala BKPM Nomor BK.04.01-Dk/349)
Izin yang diperlukan dalam Badan usaha jasa konstruksi (BUJK)
Strategi memperoleh izin (SBU Konstruksi) dengan mudah 5. Perbedaan alur perizinan BUJK dan BUJKA (asing)

Perizinan Usaha Bidang Manufaktur

Kamis, 27 Juli 2023 | 10.45-12.00 WIB

Legal Framework Perizinan Berusaha Bidang Industri Manufaktur
Overview terhadap Macam-Macam Perizinan dalam Industri Manufaktur
Overview tentang Izin Kegiatan Penanaman Modal Dalam Bidang Kawasan Industri, Izin Kegiatan Penanaman Modal Di Dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, Izin Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Sekaligus Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB), Izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB)
General overview alur permohonan berbagai macam perizinan dalam industri manufaktur
Strategi dalam mengajukan permohonan perizinan dalam industri manufaktur

Perizinan Usaha Ketenagalistrikan

Kamis, 27 Juli 2023 | 09.00-10.30 WIB

Legal Framework Perizinan Berusaha Ketenagalistrikan
KBLI dan Non-KBLI Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik
Alur Permohonan dan Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)
Alur Permohonan dan Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)
Strategi Memperoleh Penetapan Wilayah Usaha
Proses Bisnis Evaluasi Persetujuan Harga Jual/Harga Sewa Tenaga Listrik (Termasuk Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara)
Proses Bisnis Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik
Tata Cara Permohonan Nomor Identitas SPKLU dan SPBKLU