Rancangan Revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) jadi sorotan masyarakat karena terdapat muatan aturan perubahan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Awalnya, Komisi Penyiaran Indonesia berfungsi sebagai wadah aspirasi serta wakil kepentingan masyarakat akan penyiaran (Pasal 8 ayat (1) UU Penyiaran). Namun, dalam Pasal 7 ayat (1) RUU Penyiaran, fungsi Komisi Penyiaran Indonesia berubah menjadi menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap Isi Siaran dan Konten Siaran.

Apabila diuraikan, maka fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dalam RUU Penyiaran adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakanpengaturan dan pengawasan terhadap Isi
2. Menyelenggarakanpengaturan dan pengawasan terhadap Konten

Apa itu Isi Siaran?

Pasal 1 angka 4 RUU Penyiaran mendefinisikan Isi Siaran sebagai Siaran yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran. Nantinya, Isi Siaran harus sesuai dengan ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Lembaga Penyiaran adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan Penyiaran dengan memproduksi dan memancarluaskan Siaran secara teratur dan berkesinambungan dengan perkembangan teknologi digital.

Contoh Lembaga Penyiaran adalah TVRI, Metro TV, MNCTV, dan lain sebagainya.

Apa itu Konten Siaran?

Berdasarkan definisi yang terdapat pada Pasal 1 angka 17 RUU Penyiaran, Konten Siaran adalah materi siaran digital yang diproduksi oleh Penyelenggara Platform Digital Penyiaran dan/atau penyelenggara teknologi Penyiaran lainnya.

Definisi Penyelenggara Platform Digital yang dimaksud adalah pelaku usaha yang terdiri atas perseorangan atau lembaga yang menyelenggarakan Konten Siaran melalui Platform Digital Penyiaran.

Contoh Penyelenggara Platform Digital adalah Influencer, Konten Kreator, dan lain sebagainya.

Platform Digital Penyiaran adalah sarana informasi telekomunikasi yang memfasilitasi interaksi secara langsung pemberi dan penerima informasi, atau penyedia dan pengguna jasa Penyiaran untuk saling bertukar atau memperoleh informasi.

Contoh Platform Digital Penyiaran adalah Youtube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya.

Jadi, apabila RUU Penyiaran berhasil diundangkan, maka bukan hanya Lembaga Penyiaran saja yang materi siarannya diawasi, tetapi perseorangan, seperti konten kreator juga akan diawasi materi kontennya oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Ingin materi hukum lainnya? Baca artikel lainnya di sini!

Dasar Hukum:

• Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Penulis:
Ratu Ayu Haristy Almosuz
Legal Project Officer