3 HAL PENTING KLAUSULA CHOICE OF LAW DALAM KONTRAK KONSTRUKSI DENGAN STANDAR FIDIC

29 Nov 2019

3 HAL PENTING KLAUSULA CHOICE OF LAW DALAM KONTRAK KONSTRUKSI DENGAN STANDAR FIDIC

Pelaksanaan sebuah proyek konstruksi tidak jarang melibatkan para pihak (baik Project Owner, Kontraktor, maupun Sub-Kontraktor) yang merupakan orang/badan hukum asing dan berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda, sehingga terhadap isi kontrak yang demikian diperlukan suatu pengaturan khusus terkait dengan hukum mana yang menjadi acuan bagi pelaksanaan kontrak tersebut, sebagai suatu contoh apabila para pihak memilih hukum Indonesia, maka tidak serta merta pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara tersebut adalah pengadilan Indonesia.

Mengenal Boilerplate Clause Dalam Sebuah Commercial Business Contract

Pentingnya klausula choice of law

Dalam kontrak konstruksi internasional, pilihan hukum (choice of law) menjadi penting dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa yang akan timbul dalam pelaksanaan proyek. Lebih lanjut Huala Adolf berpendapat bahwa klausula pilihan hukum berfungsi sebagai berikut:

Workshop Kontak Konstruksi Internasional Standar FIDIC

  • Untuk menentukan hukum mana yang digunakan untuk menentukan atau menerangkan syarat-syarat kontrak atau hukum yang akan menentukan dan mengatur kontrak;
  • menghindarkan ketidakpastian hukum yang berlaku terhadap kontrak selama pelaksanaan kewajiban-kewajiban kontraktual para pihak;
  • sumber hukum berfungsi pula sebagai sumber hukum manakala kontrak tidak mengatur sesuatu hal.

Cara menentukan choice of law dalam kontrak konstruksi dengan standar FIDIC

Choice of law merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk memilih sendiri hukum yang hendak dipergunakan. Kebebasan ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Melihat hal tersebut maka Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils (“FIDIC”) menyadari bahwa klausula choice of law perlu dicantumkan dalam setiap kontrak konstruksi internasional, sehingga dalam setiap kontrak konstruksi dengan standar FIDIC, akan menjumpai klausula yang mewajibkan suatu kontrak konstruksi tersebut harus tunduk pada hukum negara atau ketentuan hukum lain yang disepakati oleh para pihak. Kemudian para pihak dapat memilih choice of law dari hukum nasional suatu negara (hukum nasional dari salah satu pihak), hukum nasional dimana proyek konstruksi dilaksanakan, hukum kebiasaan, perjanjian internasional dan hukum internasional.

Workshop Engineer Procurement Contract

Meski para pihak diberikan kebebasan untuk memilih hukum mana yang berlaku, namun secara hukum terdapat pembatasan-pembatasan yang mengikat para pihak, yaitu: pilihan hukum tidak melanggar ketertiban umum; harus ada kaitan dengan kontrak yang bersangkutan; tidak untuk menyelundupkan hukum; melanggar itikad baik; serta pilihan hukum digunakan untuk menghindar tanggung jawab pidana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat