LIMA FAKTA MENARIK TENTANG E-COURT

05 Sep 2019

LIMA FAKTA MENARIK TENTANG E-COURT

Era digitalisasi pelayanan publik telah memasuki ranah yudikatif dengan diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung mengenai E-Court atau disebut dengan Pengadilan Online. Peraturan No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (“Perma 1/2019”) merupakan dasar pelaksanaan digitalisasi pengadilan berbasis elektronik. Dalam kebijakan tersebut terdapat lima fakta menarik yang dapat dikaji lebih lanjut terkait dengan pelaksanaannya nanti.

Bukan ketentuan yang Pertama

Peraturan mengenai E-Court bukanlah suatu hal yang baru dikeluarkan karena sebelumnya Mahkamah Agung pernah mengeluarkan peraturan serupa yakni Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (“Perma 3/2018”) yang saat ini telah dicabut dengan Perma 1/2019. Terdapat perbedaan signifikan yaitu adanya penambahan ruang lingkup pelayanan yakni persidangan secara elekronik yang sebelumnya hanya pelayanan yang bersifat administratif saja yang dilayani secara elektronik.

Pasal 1 Angka 2 Perma 1/2019

            “Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik

Tidak Menangani Perkara Pidana.

Pasal 3 ayat 1

            “Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.”

Pasal tersebut dibuat secara jelas bahwa jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui persidangan elektronik hanya terbatas pada jenis perkara perdata yang meliputi perkara perdata dalam peradilan negeri, perkara perdata agama dalam peradilan agama, dan tata usaha militer dalam peradilan militer.

Pembuktian tetap Konvensional

Persidangan secara elektronik meliputi acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Sedangkan acara pembuktian tetap dilakukan secara konvensional dengan menggunakan hukum acara yang berlaku, akan tetapi para saksi dan/atau ahli diperbolehkan memberikan keterangan secara langsung melalui fasilitas audio-visual.

Berlaku untuk Semua Tingkat Pengadilan.

Pasal 3 ayat 2

            “Penggunaan sistem administrasi perkara secara elektronik pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak dengan ketentuan administrasi perkara tersebut sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama.”

Persidangan secara online dapat dilakukan disemua tingkat pengadilan mulai dari upaya hukum biasa sampai dengan upaya hukum luar biasa dengan 2 syarat yaitu (1) adanya kesepakatan para pihak, dan (2) sudah dilakukannya persidangan elektronik pada tingkat pertama.

Limitasi Pengguna E-Court

Pasal 1 Angka 4

            “Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.”

Pasal 1 Angka 5

            “Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung yang meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.”

Terdapat suatu limitasi terhadap pengguna E-Court karena hanya ada dua subyek hukum yang diakui didalam E-Court yaitu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain, sehingga masyarakat yang ingin mengajukan perkara secara elektronik setidak-tidaknya harus menggunakan jasa advokat yang merupakan salah satu subyek hukum yang diakui di dalam E-Court.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!