TIGA HAL YANG HARUS DIBUKTIKAN TERHADAP ALASAN FORCE MAJEURE

04 Sep 2019

TIGA HAL YANG HARUS DIBUKTIKAN TERHADAP ALASAN FORCE MAJEURE

Force Majeure atau dalam perjanjian dikenal dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang menghalangi debitur dalam memenuhi prestasinya setelah  suatu perjanjian berlaku dan mengikat para pihak dimana keadaan tersebut dijadikan sebagai alasan dibebaskannya debitur dari kewajiban untuk melakukan prestasinya. Pengaturan mengenai Force Majeure dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam buku III tentang Perikatakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek, BW”). Force Majeure merupakan keadaan yang seringkali menjadi dasar untuk dilepasnya debitur atas tuntutan wanprestasi, dan tidak jarang alasan Force Majeure tersebut diterima sebagai alasan dalam pelepasan tanggung jawab atas suatu kerugian.

Ketentuan mengenai Force Majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 BW, sebagai berikut:

Pasal 1244 BW:

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Pasal 1245 BW:

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Merujuk pada Pasal 1245 BW, debitur dibebaskan dari kewajiban melakukan ganti kerugian atas wanprestasi apabila debitur dapat membuktikan adanya Force Majeure yang menyebabkan terhalanginya debitur dalam melakukan prestasinya. Pembuktian Force Majeure dibebankan kepada debitur dimana ia harus membuktikan bahwa wanprestasi yang terjadi disebabkan oleh suatu keadaan Force Majeure yang terjadi di luar kehendak debitur tanpa adanya itikad buruk dari debitur tersebut.

Lebih lanjut merujuk pada Pasal 1244 BW, terdapat tiga keadaan yang harus dibuktikan oleh debitur agar keadaan Force Majeure dianggap terjadi yakni: (1) keadaan yang tidak terduga yang tidak dapat diprediksi; (2) keadaan di luar kehendak dan kuasa debitur; dan (3) tidak ada itikad buruk dari debitur. Ketiga keadaan tersebut harus terpenuhi agar terdapat hubungan kausalitas antara keadaan Force Majeure yang terjadi dengan tidak terlaksananya atau tertundanya suatu prestasi yang seharusnya dilakukan oleh debitur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!