Reklamasi tambang

07 Jan 2019

Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang

Perihal reklamasi dan kegiatan pascatambang merupakan suatu issue menarik untuk dipelajari karena hal itu suatu kewajiban untuk perusahaan pertambangan yang ingin beroperasi di wilayah indonesia. Kewajiban disini, berdasarkan dasar hukum reklamasi dan kegiatan pascatambang , memiliki makna adanya suatu sanksi dan jaminan  apabila program reklamasi dan rencana pasca pertambangan tidak dijalankan.  Reklamasi dan kegiatan pascatambang memiliki definisi dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

KEWAJIBAN REKLAMASI DAN KEGIATAN PASCA TAMBANG

Teruntuk perusahaan pertambangan yang memiliki izin IUP/IUPK mempunyai kewajiban melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik, yang salah satunya adalah menjalankan program reklamasi. Hal tersebut merupakan suatu amanat didalam UU MINERBA yang didelegasikan sampai pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) .

Pasal 96 UU MINERBA

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 22 PERMEN No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Batu Bara.

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib:

1. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan Hidup

2. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

3. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi

4. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi

5. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan

6. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Berdasarkan hal tersebut menjadi suatu sorot perhatian didalam ketentuan ini adalah mengenai prosedur pelaksanaannya, terutama keharusan dalam memberikan jaminan dan adanya suatu sanksi yang dapat dipaksakan. Hal tersebut menjadi suatu penting untuk mengetahui dan memahami terkait prosedur pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang untuk para perusahaan tambang, konsultan hukum dibidang pertambangan, dan lain sebagainya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!